Pertemuan Terakhir
Dr. Eko Harry Susanto, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara
Disampaikan
dalam Diskusi Buku: Media dan Komunikasi Politik di Pusat Komunikasi
Bisnis Univ. Mercu Buana, Jl. Menteng Raya Jakpus, 29 November 2011
Abstrak
Biaya
iklan Pemilihan Umum tahun 2009 mencapai Rp 2,154 triliun. Meningkat
sekitar 335 persen dibanding Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004 total biaya
iklan politik, di luar iklan pemerintah sekitar Rp 400 miliar. Dana
untuk mempengaruhi pemilih, melalui iklan politik di media massa memang
besar. Karena itu, membuahkan harapan, untuk meminimalisir kelompok non –
partisipan atau golongan putih (golput), yang tidak menggunakan
suaranya dalam pemilu. Namun ternyata dengan biaya tersebut, partai
politik peserta Pemilu, hanya mampu memperoleh 121.504.481 suara sah,
dari 176.367.056 pemilih terdaftar. Jumlah tersebut sudah termasuk
pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 382.383 orang.
Artinya, masyarakat yang sudah terdaftar, tetapi tidak menggunakan
suaranya sekitar 49.212.158 (27,77 %). Jumlah ini terlampau besar, jika
dikaitkan dengan hiruk pikuk komunikasi politik yang memberikan harapan
kesejahteraan kepada masyarakat, sebagai calon konstituen.
I. Pendahuluan
Pasangan
SBY Boediono unggul, dengan mendapat 60,80 % suara, dari jumlah pemilih
pada pemilu Presiden tahun 2009. Sedangkan duet Megawati – Prabowo,
memperoleh 26,79 % dan pasangan M. Jusuf Kalla – Wiranto, mengantongi
sekitar 12,41 % suara. Perolehan suara berasal dari 121.504.481 suara
sah, dari 176.367.056 pemilih terdaftar di seluruh Indonesia dan luar
negeri. (Kompas, 24 Juli 2009)
Tingkat Golput pada Pemilu Presiden
tahun 2004, putaran pertama adalah 23,47 %, dan putaran kedua sebanyak
24, 95 %. (Republika, 9 April 2009). Sementara itu, golput dalam
pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2009, berjumlah 27,77 %. Artinya,
dibandingkan dengan pemilihan presien tahap pertama, maupun tahap kedua
tahun 2004, tetap saja dalam pemilihan presien tahun 2009 telah terjadi
penurunan partisipasi pemilih, dan angka golput meningkat semakin tinggi
II. Dinamika Iklan Politik
Iklan
kampanye politik yang menarik perhatian khalayak, tidak selalu sehaluan
dengan kepopuleran tokoh politik. Kalau mereka sekadar mengungkapkan
sikap kritis, melalui retorika yang berapi – api dalam menyikapi kondisi
bangsa Indonesia, itu sudah jamak dilakukan oleh berbagai kelompok.
Untuk
bisa membentuk citra dan sikap emosional, yang dijadikan referensi
pilihan politik, calon konstituen sudah jamak kalau menuntut agar para
tokoh, memahami keadaan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Para
kandidat yang diusung parpol, juga diharapkan menjalankan komunikasi
homofili, yang menempatkan tokoh – tokoh itu, memang senasib dengan
masyarakat pada umumnya. Jadi bukan sekadar ritual obral janji yang
mudah untuk diingkari.
III. Biaya Iklan Politik Meningkat
Menurut
The Nielsen Company Indonesia, belanja iklan kategori pemerintahan dan
politik (governments and politics) mencapai Rp 2,154 triliun. Meningkat
sekitar 335 persen dibanding Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004 total biaya
iklan politik, di luar iklan pemerintah sekitar Rp 400 miliar.
Pada
Pemilu 2004 total biaya iklan politik mencapai Rp 400 miliar. Nielsen
Media Indonesia mencatat biaya iklan pemerintahan dan politik tahun 2008
telah mencapai Rp 2,208 triliun, atau naik 66 persen dibandingkan
dengan tahun 2007 yang hanya Rp.1,327 triliun. Menurut Subiakto (dalam
Gazali, 2009), belanja iklan Indonesia tahun 2007 adalah sekitar 40
triliun rupiah, dan sekitar 10 triliun (25 persen) adalah belanja iklan
politik. Tahun 2008 dan 2009 iklan politik ini akan meningkat 3 sampai 4
kali lipat lebih besar dari tahun 2007. Sementara Irfan Wachid dari
25frame Indonesia Production mengatakan seorang politikus nasional akan
menghabiskan Rp 5 – 10 miliar/bulan untuk biaya poles diri, poles senyum
di hadapan rakyat pemilihnya.V. Keberhasilan Parsial Demokrasi Politik
Dalam
kalkulasi makro, yang diletakkan pada perspektif penyelenggaraan pemilu
untuk kepentingan seluruh rakyat, maka tingginya jumlah golput jelas
bukan hal yang menggembirakan. Terlepas dari, proses pendataan pemilih
yang kompleks, dan menghasilkan golput yang “terpaksa”, namun tetap saja
menunjukan bahwa partai politik, ternyata tidak mampu mempengaruhi
khalayak untuk memberikan suara dalam pemilu tahun 2009. Artinya, dalam
bingkai kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,
maka eksistensi golput adalah suatu kerugian seluruh rakyat Indonesia,
yang sudah mengeluarkan dana sangat banyak dalam pemilihan umum 2009.
VI. Penutup
Partai
politik memegang peran dominan dalam pemilihan umum anggota
legislatif, maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam upaya
mempengaruhi massa agar mau menetapkan pilihannya, maka parpol
mengeluarkan biaya kampanye yang sangat besar. Sejak reformasi politik,
biaya kampanye parpol dalam menghadapi pemilu terus meningkat, bahkan
untuk pemilu yang akan datang diprediksikan akan menelan biaya jauh
lebih besar lagi.
Daftar Pustaka
Gazali, Effendi.2009.
”Iklan Politik Sebagai Peluang Bisnis Manusia Komunikasi”, Makalah
Seminar Komunikasi Politik di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas
Tarumanagara, Jakarta, 17 Maret 2009.
Harian Republika, Jakarta, 09 April 2009.
Henessy, Bernard. 1990. Pendapat Umum, Terjemahan Airuddin Nasution, Jakarta ; Erlangga
Kompas, 25 Januari 2008, 5 Juli 2008, 24 Juli 2009, Kompas, 10 Mei 2009
Kompas.2011. ”Kinerja DPR Kini Makin Memburuk Saja. Kompas Edisi Cetak 11 April 2011
Kompas.2011.
“Biaya Politik Naik 10 kali Lipat : Politikus Mencari Dana Untuk
Kembalikan Modal. Kompas Edisi Cetak, Jumat , 22 Juli 2011
Majalah Tempo, Edisi 21 Juli 2007, Jakarta, 5 April 2009
Mc.Nair, Brian. 2003. An Introduction to Political Communication, London: Routledge
Newmann,
Bruce I. dan Richard M. Perloff. 2004. Political Marketing: Theory,
Research, and Applications. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates Publishers
Nimmo, Dan .2000.Political Communication and
Public Opinion in America, atau Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan
dan Media, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung : Remaja Rosda Karya.
Pito, Andianus Pito, Toni, Efriza, Kemal Fasyah.2006. Mengenal Teori-teori Politik, Bandung : Penerbit Nuansa
Rakhmat, Jalaluddin. 2003. Psikologi Komunikasi, Bandung: Penerbit P.T. Remaja Rosdakarya
Rivers, William L, Jay W.Jensen dan Theodore Peterson.2003. Mas Media dan Masyarakat Modern, Jakarta : Penerbit Kencana
Sinulingga,
Arya M, Agus Sudibyo, Indira R dan Bejo Untung. 2007. kampanye Media
Yang Demokratis, Rekomendasi Pengaturan kampanye Media untuk Mamandemen
Undang – Undang Pemilu, Jakarta : USAID-From The American People, DRSP-
Democratik Reform Support Program dan SET.
Stephenson, D. Grier.
2001.”Naskah Ketiga Prinsip – Prinsip Pemilihan Demokratis” dalam
Demokrasi, Jakarta : Office of International Information Programs, US
Department of State.
Susanto, Eko Harry. 2005.” Membaca Hasil Jajak Pendapat” dalam Surat Kabar Kompas, Jakarta 9 Agustus 2005
Susanto, Eko Harry. 2005. “ Iklan Puas Diri Mendagri” dalam Surat Kabar Kompas, Jakarta 22 Desember 2005
Susanto, Eko Harry. 2008. “ Iklan Politik” dalam Surat Kabar Sore – Suara Pembaruan, Jakarta 7 Oktober 2008
Tubbs,
Stewart L dan Sylvia Moss .2000. Human Communication; Konteks – Konteks
Komunikasi, Buku I dan Buku II, terjemahan Deddy Mulyana dan
Gembirasari, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.
Urofsky,
Melvin.2001.”Naskah Pertama Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam
Demokrasi, Jakarta : Office of International Information Programs, US
Department of State.
Wood, Julia. 2004. Communication : Theories in Action- An Introduction. Third Edition. Canada : Wadsworth – Thomson Publishing
Power Point Artikel
Artikel
lengkap dapat dibaca di Buku “Media dan Politik” Editor : Heri
Budianto, S.Sos., M.Si dan Dr. Farid Hamid, Penerbit : Kerjasama Litera,
UMB dan ASPIKOM, Jakrta , November 2011





