World T.A.L.K: IKLAN POLITIK DAN KEGAGALAN PARPOL

Pertemuan Terakhir

Dr. Eko Harry Susanto, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Disampaikan dalam Diskusi Buku: Media dan Komunikasi Politik di Pusat Komunikasi Bisnis Univ. Mercu Buana, Jl. Menteng Raya Jakpus, 29 November 2011

Abstrak

Biaya iklan Pemilihan Umum tahun 2009 mencapai Rp 2,154 triliun. Meningkat sekitar 335 persen dibanding Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004 total biaya iklan politik, di luar iklan pemerintah sekitar Rp 400 miliar. Dana untuk mempengaruhi pemilih, melalui iklan politik di media massa memang besar. Karena itu, membuahkan harapan, untuk meminimalisir kelompok non – partisipan atau golongan putih (golput), yang tidak menggunakan suaranya dalam pemilu. Namun ternyata dengan biaya tersebut, partai politik peserta Pemilu, hanya mampu memperoleh 121.504.481 suara sah, dari 176.367.056 pemilih terdaftar. Jumlah tersebut sudah termasuk pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 382.383 orang. Artinya, masyarakat yang sudah terdaftar, tetapi tidak menggunakan suaranya sekitar 49.212.158 (27,77 %). Jumlah ini terlampau besar, jika dikaitkan dengan hiruk pikuk komunikasi politik yang memberikan harapan kesejahteraan kepada masyarakat, sebagai calon konstituen.

I. Pendahuluan

Pasangan SBY Boediono unggul, dengan mendapat 60,80 % suara, dari jumlah pemilih pada pemilu Presiden tahun 2009. Sedangkan duet Megawati – Prabowo, memperoleh 26,79 % dan pasangan M. Jusuf Kalla – Wiranto, mengantongi sekitar 12,41 % suara. Perolehan suara berasal dari 121.504.481 suara sah, dari 176.367.056 pemilih terdaftar di seluruh Indonesia dan luar negeri. (Kompas, 24 Juli 2009)

Tingkat Golput pada Pemilu Presiden tahun 2004, putaran pertama adalah 23,47 %, dan putaran kedua sebanyak 24, 95 %. (Republika, 9 April 2009). Sementara itu, golput dalam pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2009, berjumlah 27,77 %. Artinya, dibandingkan dengan pemilihan presien tahap pertama, maupun tahap kedua tahun 2004, tetap saja dalam pemilihan presien tahun 2009 telah terjadi penurunan partisipasi pemilih, dan angka golput meningkat semakin tinggi

II. Dinamika Iklan Politik

Iklan kampanye politik yang menarik perhatian khalayak, tidak selalu sehaluan dengan kepopuleran tokoh politik. Kalau mereka sekadar mengungkapkan sikap kritis, melalui retorika yang berapi – api dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia, itu sudah jamak dilakukan oleh berbagai kelompok.

Untuk bisa membentuk citra dan sikap emosional, yang dijadikan referensi pilihan politik, calon konstituen sudah jamak kalau menuntut agar para tokoh, memahami keadaan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Para kandidat yang diusung parpol, juga diharapkan menjalankan komunikasi homofili, yang menempatkan tokoh – tokoh itu, memang senasib dengan masyarakat pada umumnya. Jadi bukan sekadar ritual obral janji yang mudah untuk diingkari.

III. Biaya Iklan Politik Meningkat

Menurut The Nielsen Company Indonesia, belanja iklan kategori pemerintahan dan politik (governments and politics) mencapai Rp 2,154 triliun. Meningkat sekitar 335 persen dibanding Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004 total biaya iklan politik, di luar iklan pemerintah sekitar Rp 400 miliar.

Pada Pemilu 2004 total biaya iklan politik mencapai Rp 400 miliar. Nielsen Media Indonesia mencatat biaya iklan pemerintahan dan politik tahun 2008 telah mencapai Rp 2,208 triliun, atau naik 66 persen dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya Rp.1,327 triliun. Menurut Subiakto (dalam Gazali, 2009), belanja iklan Indonesia tahun 2007 adalah sekitar 40 triliun rupiah, dan sekitar 10 triliun (25 persen) adalah belanja iklan politik. Tahun 2008 dan 2009 iklan politik ini akan meningkat 3 sampai 4 kali lipat lebih besar dari tahun 2007. Sementara Irfan Wachid dari 25frame Indonesia Production mengatakan seorang politikus nasional akan menghabiskan Rp 5 – 10 miliar/bulan untuk biaya poles diri, poles senyum di hadapan rakyat pemilihnya.

V. Keberhasilan Parsial Demokrasi Politik

Dalam kalkulasi makro, yang diletakkan pada perspektif penyelenggaraan pemilu untuk kepentingan seluruh rakyat, maka tingginya jumlah golput jelas bukan hal yang menggembirakan. Terlepas dari, proses pendataan pemilih yang kompleks, dan menghasilkan golput yang “terpaksa”, namun tetap saja menunjukan bahwa partai politik, ternyata tidak mampu mempengaruhi khalayak untuk memberikan suara dalam pemilu tahun 2009. Artinya, dalam bingkai kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, maka eksistensi golput adalah suatu kerugian seluruh rakyat Indonesia, yang sudah mengeluarkan dana sangat banyak dalam pemilihan umum 2009.

VI. Penutup

Partai politik memegang peran dominan dalam pemilihan umum anggota legislatif, maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam upaya mempengaruhi massa agar mau menetapkan pilihannya, maka parpol mengeluarkan biaya kampanye yang sangat besar. Sejak reformasi politik, biaya kampanye parpol dalam menghadapi pemilu terus meningkat, bahkan untuk pemilu yang akan datang diprediksikan akan menelan biaya jauh lebih besar lagi.

Daftar Pustaka

Gazali, Effendi.2009. ”Iklan Politik Sebagai Peluang Bisnis Manusia Komunikasi”, Makalah Seminar Komunikasi Politik di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta, 17 Maret 2009.

Harian Republika, Jakarta, 09 April 2009.

Henessy, Bernard. 1990. Pendapat Umum, Terjemahan Airuddin Nasution, Jakarta ; Erlangga

Kompas, 25 Januari 2008, 5 Juli 2008, 24 Juli 2009, Kompas, 10 Mei 2009

Kompas.2011. ”Kinerja DPR Kini Makin Memburuk Saja. Kompas Edisi Cetak 11 April 2011

Kompas.2011. “Biaya Politik Naik 10 kali Lipat : Politikus Mencari Dana Untuk Kembalikan Modal. Kompas Edisi Cetak, Jumat , 22 Juli 2011

Majalah Tempo, Edisi 21 Juli 2007, Jakarta, 5 April 2009

Mc.Nair, Brian. 2003. An Introduction to Political Communication, London: Routledge

Newmann, Bruce I. dan Richard M. Perloff. 2004. Political Marketing: Theory, Research, and Applications. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers

Nimmo, Dan .2000.Political Communication and Public Opinion in America, atau Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Pito, Andianus Pito, Toni, Efriza, Kemal Fasyah.2006. Mengenal Teori-teori Politik, Bandung : Penerbit Nuansa

Rakhmat, Jalaluddin. 2003. Psikologi Komunikasi, Bandung: Penerbit P.T. Remaja Rosdakarya

Rivers, William L, Jay W.Jensen dan Theodore Peterson.2003. Mas Media dan Masyarakat Modern, Jakarta : Penerbit Kencana

Sinulingga, Arya M, Agus Sudibyo, Indira R dan Bejo Untung. 2007. kampanye Media Yang Demokratis, Rekomendasi Pengaturan kampanye Media untuk Mamandemen Undang – Undang Pemilu, Jakarta : USAID-From The American People, DRSP- Democratik Reform Support Program dan SET.

Stephenson, D. Grier. 2001.”Naskah Ketiga Prinsip – Prinsip Pemilihan Demokratis” dalam Demokrasi, Jakarta : Office of International Information Programs, US Department of State.

Susanto, Eko Harry. 2005.” Membaca Hasil Jajak Pendapat” dalam Surat Kabar Kompas, Jakarta 9 Agustus 2005

Susanto, Eko Harry. 2005. “ Iklan Puas Diri Mendagri” dalam Surat Kabar Kompas, Jakarta 22 Desember 2005

Susanto, Eko Harry. 2008. “ Iklan Politik” dalam Surat Kabar Sore – Suara Pembaruan, Jakarta 7 Oktober 2008

Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss .2000. Human Communication; Konteks – Konteks Komunikasi, Buku I dan Buku II, terjemahan Deddy Mulyana dan Gembirasari, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.

Urofsky, Melvin.2001.”Naskah Pertama Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, Jakarta : Office of International Information Programs, US Department of State.

Wood, Julia. 2004. Communication : Theories in Action- An Introduction. Third Edition. Canada : Wadsworth – Thomson Publishing

Power Point Artikel

3.11.2001.UMB.IKL.POLITIK

Artikel lengkap dapat dibaca di Buku “Media dan Politik” Editor : Heri Budianto, S.Sos., M.Si dan Dr. Farid Hamid, Penerbit : Kerjasama Litera, UMB dan ASPIKOM, Jakrta , November 2011

(Silahkan baca di Perpustakaan Fikom Untar)

Menurut saya sebagai warga negara, pemilih dan pengamat kegiatan politik di negara Indonesia ini, uang para calon pemimpin dibagi sia-sia kepada para pengusaha iklan. Para pemimpin "berduit" mulai malas melakukan kampanye langsung yang lebih dekat ke rakyat. Dari pada menghambur-hamburkan uang untuk berbagai bentuk iklan kampanye, akan lebih efektif bila para kandidat turun langsung ke lapangan dan menemui rakyatnya, memberikan bantuan dan menerangkan langsung apa saja komitmennya bila ia terpilih nanti. Untuk kalangan masyarakat bawah yang tidak mendapat cukup pendidikan, mungkin mereka bisa terpengaruh oleh iklan-iklan politik di media, tapi mereka akan lebih terpengaruh lagi bila telah melihat langsung sosok sang pemimpin. Untuk kalangan menengah ke atas, bukan hal yang mudah mempengaruhi pilihan mereka mengandalkan omongan. Mereka akan lebih tertarik melihat tindakan dan aksi apa saja yang telah dilakukan calon pemimpin agar dipilih dan tentunya dilakukan dengan sikap tulus dan jujur, bukan berpura-pura.

Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh para pemimpin yang mengenyam pendidikan tinggi-tinggi itu? Tidak bisakah mereka lebih kreatif tanpa harus menghambur-hamburkan uang untuk jabatan? Banyak cara dan jalan yang bisa dilalui, jadi jangan hanya menyerah pada birokrasi uang, atur birokrasi itu menjadi sesuatu yang baru, tertata, rapi dan pastinya bersih. Itulah cermin negara reformasi, yaitu demokrasi yang bersih dan jujur.

Bayangkan uang sebanyak itu dihabiskan hanya untuk program kampanye, sedangkan bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat dan melunasi hutang-hutang negara. Jadi sebagai orang berpendidikan, marilah berpikir pintar. Dalam pemerintahan itu seharusnya duduk orang-orang pintar dan bermoral, bukan orang-orang kaya yang haus kedudukan, harta dan tidak bermoral. Bangun bangsa ini menjadi lebih powerful dibanding negara mana pun di dunia, karena kita sudah diberikan modal tanah yang subur. Walaupun tidak ada yang sempurna di dunia, setidaknya walau SDM kita rendah, jadikan itu sebagai motivasi, moral baik yang dibutuhkan untuk membangun bangsa lebih baik.

Sumber:

http://ekoharrysusanto.wordpress.com/2011/12/06/980/

Sumber foto:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgymnEi73vZ6pDhiMLtImSgHQUGseohM_naEep7HbiYomnDuhp6r0w08jI4t0aiYyeUk_Yayvn1tdbSuiJIXeOj66Ard7zuyX3XbeWnH0sGNU0HvJ7y66gQ8yPR6aB0EQiKkxPWZNEP4Z8/s400/caleg5.jpg

World T.A.L.K

Cari Blog Ini

Rabu, 07 Desember 2011

IKLAN POLITIK DAN KEGAGALAN PARPOL